Selesaikan di Dewan Pers, Masalah Pemberitaan Adalah Sengketa Pers

OPINI - Permasalahan tulisan wartawan di Media Pers kerap muncul belakangan ini. Sehingga terjadi sengketa pers, di mana ada narasumber atau pihak yang merasa dirugikan, sehingga melakukan pelaporan dan pengaduan

Baca juga: Kata Masyarakat soal Lintasan Baru Ujian Praktik Pembuatan SIM C: Lebih Mudah

Jika pengaduan tersebut disampaikan ke Dewan Pers sudah benar, karena memang masalah pemberitaan diselesaikan di Dewan Pers. Namun ada juga yang melaporkan ke kepolisian. Hal inilah yang kerap menjadi polemik dan pertanyaan di kalangan pers dan jurnalis.

Baca juga: Peran Vital Deputi Bidang Siber dalam Badan Narkotika Nasional: Melawan Peredaran Narkoba di Era Digital

Seperti diketahui dalam Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, yang menyebutkan salah satu fungsi Dewan Pers adalah: memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. (Pasal 15 Ayat (2) c).Jadi ini sudah jelas keberadaan Dewan Pers sesuai Undang - Undang yang berlaku. 

Sehingga tidak diragukan lagi bahwa Dewan Pers yang menangani permasalahan berita.

Baca juga: Tony Rosyid: PKB Masuk Koalisi KPP?

Dewan pers dalam menyelesaikan Permasalahan Pers adalah mediasi. Di mana pelaporan dan terlapor dipertemukan, selanjutnya ditentukan apakah terlapor melakukan pelanggaran sesuai Kode Etik Jurnalistik, maka Dewan Pers akan menyampaikan kesimpulan atas Permasalahan pemberitaan yang sedang dimediasi.

Namun, di antara para pengadu ada yang menuntut berlebihan. Ada kesan, sang pengadu ingin mematok permintaan setinggi mungkin  kemudian disertai ancaman, kalau tidak dipenuhi akan membawa kasus tersebut ke jalur hukum.

Baca juga: Wujudkan Sistem Pembinaan yang lebih baik, Lapas Pemuda Tangerang pindahkan Warga Binaan Pemasyarakatan

Di sinilah peran organisasi pers, kalangan pers, terutama para jurnalis untuk memperjuangkan dan mengawal ketika sengketa pers diarahkan ke ranah hukum. (PJPT/Hadi)

Baca juga: Humas Sebut Bahwa Dinkes 'Bak Pedagang,' Dalam Publikasi, Ketua SMSI Kota Tangerang Angkat Bicara